Dr. Kusumah Atmaja SH, Sejarah Mereka yang menjadi Hakim Agung Pertama Republik Indonesia

advertise here
Kusumah-Atmaja-Sejarah-Hakim-Agung-Pertama-Republik-Indonesia

Ruangsejarah.web.id – Sejarah Panjang Republik Indonesia mengisahkan banyak nama yang ambil bagian dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Kecintaan mereka terhadapa bangsa ini harus dibayar dengan sebuah perjuangan panjang untuk mencapai sebuah kemerdekaan.
Hakim Agung pertama RI.

Saat itu usia Republik Indonesia belum genap setahun. Di Yogyakarta, ibu kota negara, suasana genting melanda. Sekelompok orang dari Persatuan Perjuangan menculik perdana menteri di Jakarta dan beberapa menteri kabinet.

Keadaan darurat diberlakukan. Pada 3 Juli 1946, pelaku utama datang ke Istana negara membawa tuntutan pembubaran kabinet, tetapi presiden menolak dan segera menangkap orang-orang Persatuan Perjuangan, termasuk tokoh- tokoh intelektualnya.

Inilah kudeta pertama di Indonesia yang gagal dan tokoh-tokohnya segera diadili. Tugas berat mengadili ini jatuh pada Kusumah Atmaja.

Ia harus mengadili teman-temannya sendiri yang terlibat kudeta. Satu ungkapan terkenal darinya, “Meskipun bumi runtuh dan langit pun jatuh, keadilan harus ditegakkan!”. Ia seorang hakim yang tegas demi hukum tanpa pandang bulu.

Dr. Kusumah Atmaja SH  dilahir di Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 8 September 1898 yang kemudian beliau meraih gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional yang didasarkan pada Keppres No. 124 Tahun 1965 dengan tanggal penetapan pada 14 Mei 1965.

Sang pengadil ini bernama lengkap Raden Soelaiman Effendi Koesoemah Atmadja. Ia Ketua Mahkamah Agung RI  pertama.  Anak priyayi ini mengenyam pendidikan sekolah dasarnya di kota kelahirannya. Selepas menamatkan ELS, ia pergi ke Batavia untuk studi hukum di Rechtschool pada 1919. Kemudian ia meneruskan pendidikan di Universitas Leiden dan menyandang gelar doctor in  de Rechtsgeleerdheid [doktor Ilmu Hukum] pada 1922.

Pulang ke Hindia Belanda, Kusumah Atmadja menjadi hakim di Raad Van Justitie [setingkat Pengadilan Tinggi] Batavia. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi Voor Zitter Landraad [Ketua Pengadilan Negeri] Indramayu. Setelahnya, ia pernah juga menjadi hakim pengadilan tinggi Padang, ketua pengadilan negeri Semarang, dan hakim pengadilan tinggi Semarang.

Pada masa pendudukan Jepang, Kusumah Atmaja tetap bekerja di bidang pengadilan, dan berusaha sebisa-bisanya untuk membela kepentingan rakyat kecil. Pada 1942, ia menjabat sebagai ketua Tihoo Hooin [Pengadilan Negeri] di Semarang. Selain itu, ia juga diangkat sebagai Pemimpin Kehakiman Jawa Tengah pada 1944. Ia juga menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia [BPUPKI] pada 1945.

Sesudah Indonesia merdeka, ia ditugasi membentuk Mahkamah Agung dan diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ia bertugas pula sebagai guru besar Sekolah Tinggi Kepolisian dan Universitas Gajah Mada. Dua kali ia diangkat menjadi penasihat delegasi Indonesia dalam Perundingan Linggajati dan Konferensi Meja Bundar [KMB].

Saat kekacauan melanda, Belanda pernah membujuknya agar mau bekerjasama. Pada 1947, ia ditawari menjadi wali Negara Pasundan dan menjadi Ketua Mahkamah Agung bentukan Belanda. Kedudukan itu jelas tinggi dan uang yang diterima juga pasti tinggi. Akan tetapi, kedua tawaran itu ditolaknya dengan tegas. Ia lebih memilih mendukung Republik Indonesia.

Saat terbentuk RIS [Republik Indonesia Serikat] pada 1949, Kusumah Atmaja tetap memegang jabatan Ketua Mahkamah Agung. Setelah terbentuk kembali Negara Kesatuan RI, ia juga masih memegang jabatan yang sama.

Jabatan penting ini terus dijalankan hingga ia meninggal dalam usia 53 tahun di Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Atas jasa-jasanya dalam membentuk tatanan hukum dan pengadilan Indonesia, pemerintah memberi anugerah gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada 1965.